Nilai penggunaan fasilitas bea cukai sebelum ekonomi nasional pulih

TRIBUNNEWS.COM-Memasuki masa pemulihan ekonomi nasional, pemerintah terus bekerja keras untuk menstabilkan dampaknya terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan.

Selama pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan memberikan layanan melalui bea cukai dan pajak konsumsi. Berbagai insentif perpajakan dan prosedural untuk memulihkan penurunan kinerja perekonomian akibat dampak virus corona, serta dukungan kepada dunia usaha agar tidak semakin terpuruk. – Sesuai tanggal 2 Juni 2020 Berdasarkan data tersebut, insentif pajak untuk impor komoditas penanggulangan Covid-19 telah diberikan, dengan total nilai impor sebesar Rp. Rp 3,84 triliun merupakan produk impor terbesar dalam bentuk masker, sebanyak 133.140, 117 buah produk impor dari berbagai negara.

Fasilitas yang digunakan importir antara lain program subsidi komoditas yayasan sosial / kelembagaan (PMK70) , Pemerintah Pusat / Daerah (PMK 171), Penanggulangan Covid-19 berdasarkan surat terlampir A (PMK 34), dan non-instalasi. Sistem tersebut antara lain pembebasan bea masuk (BM) dan pajak konsumsi atas PPN dan PPnBM, serta pembebasan bea masuk atas PPh 22. Total nilai pembebasan pajak dari tanggal 13 Maret hingga 2 Juni 2020 mencapai Rp848.000.065.722 (Rp848 miliar), di mana total penyisihan BM adalah Rp390.522.910.569, tidak termasuk PPN dan PPnBM 282157292481, dan dibebaskan dari 22 PPh Rp. 175 319 862 672.

Selain itu, dalam program Surat Keterangan Asal (SKA), fasilitas impor juga diberikan dengan negara mitra ASEAN. Dibandingkan dengan total impor valas pada tahun 2020, rata-rata volume impor yang menggunakan SKA sekitar 33% atau terhitung sekitar 52,37% dari total nilai valas yang diimpor menggunakan SKA. Impor pangan yang termasuk dalam 10 produk yang diimpor oleh SKA adalah gula dan permen dari ASEAN (tabel D), Australia (tabel ANZ), China (tabel E) dan India (tabel AI). Terkait fasilitas, pihak bea cukai juga melonggarkan pembatasan terhadap perusahaan yang menggunakan fasilitas kawasan berikat (KB) dan fasilitas impor dan ekspor (KITE). Sejak 1 April hingga 27 April 2020, total nilai insentif perpajakan yang diberikan dalam bentuk pengurangan pajak mencapai Rp882.637.858.209 (Rp882,63 miliar) di Pasal 22. — Di bidang pajak konsumsi, etil selulosa memberikan fasilitas yang dikecualikan. Alkohol digunakan untuk mengobati Covid-19, terutama sebagai bahan baku dasar produksi pembersih tangan dan disinfektan. Per 1 Juni 2020, jumlah etanol yang dibebaskan dari pajak konsumsi adalah 82.616.950 liter senilai 165,2 juta rupiah, dan penerima manfaat pemasangannya adalah komponen komersial (19,41%), bukan komponen komersial (53,55%). Kemudian, terhitung sejak 31 Mei 2020, 82 pabrik yang telah mengajukan penangguhan pembayaran pajak konsumsi selama 90 hari juga telah melonggarkan pajak konsumsi dan produksi rokok. Total nilai cukai 18,1 triliun rupiah, yang meliputi delapan pabrik rokok tipe I (1,4 miliar rupiah), 67 pabrik rokok tipe II (3,3 triliun dolar AS) dan 7 batang rokok tipe III (0,019 triliun dolar AS). Berkomitmen untuk melayani masyarakat 24/7 dan memberikan berbagai kemudahan melalui fasilitas dan relaksasi selama pandemi Covid-19, serta terus menjalankan fungsi pengawasan untuk melindungi masyarakat dari barang berbahaya dan ilegal. -Untuk pengguna layanan dan publik yang membutuhkan informasi lebih lanjut, mereka tidak dapat menghubungi Pusat Kontak Bea Cukai 1500225 (obrolan web langsung di bit.ly/bravobc) atau melalui media sosial @beacukairi. (*)

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *