Pajak bea dan cukai di Kalimantan Barat telah memusnahkan jutaan rokok ilegal

TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan industri nasional dan seluruh masyarakat, pihak bea cukai terus melakukan berbagai kegiatan untuk memberantas arus barang ilegal di masyarakat. — Kanwil Bea Cukai Kalimantan Barat (Kalbagbar) sebelumnya telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan rangkaian kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap pergerakan komoditas ilegal berupa rokok dan minuman beralkohol ilegal di wilayah kerja. . Sebagian barang sitaan yang dilakukan pihaknya berstatus Barang Milik Negara (BMN) sehingga dimusnahkan. -Suparyanto mengatakan, pihaknya memusnahkan jutaan batang rokok dan sejumlah minuman beralkohol ilegal pada Selasa (9/6), dan merugikan negara akibat pengenaan pajak atas barang ilegal yang dikenai pajak miliaran rupiah.

“Komoditas yang diproduksi dalam gugatan tersebut adalah 1.805.344 batang rokok dan 2,5 liter rokok alkohol. Barang-barang tersebut telah ditetapkan oleh Dinas Kekayaan dan Lelang Pontianak (KPKNL) untuk dimusnahkan,” katanya. — Semua rokok ilegal dimusnahkan saat dibakar di Kantor Bea dan Cukai Kalimantan Barat, dan alkohol dimusnahkan dengan cara menghancurkan botol dengan palu. – “Ada beberapa jenis tindakan ilegal konsumsi rokok ilegal. Pertama, tidak ada tambahan pajak konsumsi, dan kedua, pajak konsumsi bekas, yang artinya tidak ada pajak nasional yang dibayarkan, atau ketiga, pajak konsumsi ditambahkan, tetapi salah. Sepertinya ada tambahan pajak konsumsi. , Keempat nama yang salah, yaitu pajak konsumsi dilampirkan tetapi tidak benar, dan yang kelima adalah personalisasi yang buruk, yaitu pajak konsumsi melekat tetapi menjadi milik perusahaan lain. Dia menjelaskan bahwa ini ilegal .– – Kegiatan pemadaman semacam ini tidak hanya sebagai bentuk transparan dari pemenuhan tarif, tetapi juga mengajak masyarakat dan pelaku ekonomi untuk mematuhi peraturan melalui pengelolaan hukum perusahaan, khususnya dalam kegiatan pajak konsumsi, pajak konsumsi berhak memantau dan mengambil tindakan untuk mencegah masyarakat. Produk ilegal untuk konsumsi eceran dan ilegal beredar di dalam negeri. Itu berlaku.

Dia menyimpulkan: “Kami juga melakukan perusakan semacam ini, untuk menyampaikan pesan kepada pelaku komersial, yaitu jangan mendistribusikan atau menjual tanpa pajak konsumsi. Produk ilegal sebagai sumber pendapatan nasional “. (*)

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *