Sinergi tarif dan pajak untuk mengembangkan industri kecil

TRIBUNNEWS.COM-Bea Cukai Jawa Tengah, Biro Perpajakan Pertama Jawa Tengah dan Komwasjak mengunjungi lingkungan produk tembakau kecil (LIK) produk tembakau sakral sebagai bagian dari pelaksanaan pertukaran publik terkait dengan kebijakan pemerintah tentang tembakau Manajemen Pajak Penghasilan Konsumsi (DBH CHT), Rabu (04/3).

Marty, Sekretaris Kantor Tenaga Kerja, Industri, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus mengumumkan bahwa LIK-HT adalah salah satunya. Kabupaten Kudus menerima penerapan manajemen CHT DBH dalam rangka pengembangan industri dan lingkungan sosial yang terdiri dari laboratorium dan 11 bangunan produksi rokok.

Tri Wikanto, kepala Bea Cukai DIY di Jawa Tengah, menyatakan dukungan untuk proposal pembelian mesin pengolah tembakau untuk membantu industri tembakau kecil ini berkembang. “Kami akan berkoordinasi dengan bea cukai dan pemerintah provinsi melalui DBHCHT untuk layanan terkait pasokan dan pemerintah provinsi mengenai mesin pengolahan tembakau yang akan dibeli karena kami percaya bahwa pembelian mesin pengolahan tembakau akan menjadi tugas penting. Pabrik tembakau , Solusi saling menguntungkan bagi pemerintah daerah dan pengusaha kecil ini dalam produk tembakau, “kata Tri.

Pada saat yang sama, Kantor Pusat Bea Cukai dan Konsumsi Jawa juga mengusulkan gagasan untuk mengembangkan zona industri yang komprehensif. Produk Tembakau Kecil (KIKHT) pada seminar tentang produksi dan pengemasan produksi. Tembakau bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga terkait di Kabupaten Yepala.

Dalam konsep ini, produsen rokok tidak lagi dibatasi oleh peraturan daerah produksi, mereka bahkan menyediakan mesin produksi rokok yang dapat digunakan bersama, kemudian mereka akan menyediakan lem, kertas, kemasan dan industri pendukung lainnya, filter, dll. Terry berkata: “Mari kita buat sinergi yang belum sah dan membantu membangun republik Indonesia yang bersatu. Kita mulai dari desa Robayan atau Jepara dan kemudian ke seluruh Indonesia.” Jepara ) Organisasi kabupaten menyatakan minatnya dan berharap bahwa akan ada beberapa desa yang menyediakan tanah untuk IKKHT yang terintegrasi, dan jika sah, mereka akan diundang untuk memerangi ilegalitas.

Menyusul ini, Presiden Mardiasmo dari Komwasjak menyatakan penghargaan dan dukungan untuk terobosan KIKHT yang digabungkan, dan menekankan penekanan pada legalisasi ilegal. Selain menuntut koordinasi yang lebih besar dengan pemerintah daerah, Mardiasmo juga menyarankan pemberdayaan koperasi atau melibatkan mereka. (*)

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *