TRIBUNNEWS.COM-Guna memantau dan mencegah penyebaran Covid-19, bea dan cukai bekerja sama dengan perusahaan penerima fasilitas berikat untuk memproduksi puluhan ribu pakaian pelindung, alat pelindung diri (APD) berupa masker-Senin (06/04) Kepala Kantor Bea Cukai Hatta Wardhana Bekasi, Kepala Kantor Bea Cukai Wilayah Saipullah Jabar Nasution turut menyerahkan PPE produksi PT Hogy Indonesia Indonesia sebagai perusahaan kawasan berikat. Pemerintah Kota Jawa Barat diwakili langsung oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi. — “Sebanyak 5004 set pakaian pelindung tenaga medis telah diserahkan ke Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Saat alat pelindung diri diserahkan, pihak bea cukai memberikan fasilitas bagi PT Hogy Indonesia dan menjadi pemain penting di Indonesia. Hada mengatakan:” Ini dia Jembatan pengangkut APD ke Pemerintah Kota Bekasi. Selain itu, pada jumpa pers BNPB yang diadakan dengan Pajak Bea dan Konsumsi Bekasi pada hari Selasa, bahkan ada tidak kurang dari 40.032 unit PPE yang digelar di BNPB. / 04). Tapi, seperti Perpres Nomor 7 Tahun 2020 Seperti halnya kebijakan tanggap Covid-19 di China, bea cukai dan pajak konsumsi juga telah memberikan syarat layanan relaksasi di kawasan berikat sehingga bisa memproduksi masker, APD, dan hand sanitizer untuk kebutuhan rumah tangga.
Sebelumnya, Rabu (01/04) , Bea Cukai Bekasi memberikan fasilitas pembebasan etanol PT Sumber Kita Indah kepada BNN berkapasitas maksimal 200 liter yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan dasar.Metode pembuatan hand sanitizer adalah BNN. Pembebasan ini berdasarkan SE-04 / BC / 2020 tentang pembebasan etanol Ini salah satu tindak lanjut untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hada mengatakan ini merupakan sinergi yang kuat dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menjalankan misi sosial melawan Covid-19. Zona Perdagangan Bebas Indonesia akan dibagikan kepada publik secara gratis.
Pantjoro Agoeng, Kantor Bea Cukai Sidoarjo, dan Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin menyaksikan proses pembuatan masker di PT Ecco Indonesia di Kandi, Indonesia. Senin lalu (04/06), Kabupaten Sidoarjo. Prosedur yang dimulai untuk kepentingan kesehatan masyarakat dan ekonomi memberikan dukungan terkait pengelolaan pandemi ini. Tetap waspada dan ikuti sarannya. Pemerintah “, kata Panchoro. (*)
Komentar Terbaru