Pajak bea dan cukai di Kalimantan Barat menghancurkan jutaan rokok ilegal

TRIBUNNEWS.COM-Guna memenuhi fungsi pengamanan industri nasional dan seluruh masyarakat, pihak bea cukai terus melakukan berbagai kegiatan untuk memberantas peredaran komoditas ilegal di masyarakat. — Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Kalimantan Barat (Kalbagbar) sebelumnya telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan serangkaian kegiatan pengawasan dan penindakan di wilayah kerjanya untuk menindak penggunaan rokok dan minuman beralkohol ilegal. Merupakan bentuk transportasi barang ilegal. Dalam aksi yang dilakukan pihaknya, beberapa barang sitaan berstatus milik nasional (BMN) sehingga terlacak dan dimusnahkan. -Suparyanto mengatakan, pihaknya memusnahkan jutaan batang rokok dan sejumlah minuman beralkohol ilegal pada Selasa (9/6), dan negara mengalami kerugian akibat pajak atas barang ilegal senilai ratusan juta rupiah. Dia mengatakan: “Total 1.805.344 batang rokok dan 2,5 liter alkohol yang akan dimusnahkan oleh Dinas Kekayaan dan Lelang Pontianak.” — Bakar semua rokok ilegal di halaman Kantor Bea Cukai Kalbagh. Hancurkan; dan untuk alkohol, itu dihancurkan dengan menghancurkan botol dengan palu.

Suparyanto juga menjelaskan bahwa barang-barang tersebut tergolong ilegal karena beberapa alasan. – “Ada beberapa jenis tindakan ilegal pajak konsumsi ilegal atas rokok. Pertama, tidak ada pajak konsumsi, dan kedua, pajak konsumsi bekas, yang berarti tidak ada pajak sama sekali. Negara atau ketiga, ada pajak konsumsi tetapi pajak konsumsi yang dipalsukan sepertinya adalah Pajak konsumsi dilampirkan tapi tidak dilampirkan. Yang keempat adalah nama palsu, yaitu pajak konsumsi dilampirkan, tetapi nama yang benar tidak dibubuhkan. Kelima personalisasi buruk, yaitu pajak konsumsi melekat tetapi menjadi miliknya. Ia menjelaskan: “Ini Semuanya ilegal. “Kegiatan pemadaman semacam ini tidak hanya sebagai bentuk transparan dari pemenuhan tarif, tetapi juga mengajak masyarakat dan pelaku ekonomi untuk tunduk pada peraturan kepabeanan. Secara hukum yang mengatur perusahaan, khususnya dalam kegiatan pajak konsumsi, pihak bea cukai dan Administrasi Umum Kepabeanan berhak mengawasi dan mengambil tindakan. Untuk mencegah aktivitas retail dan retail ilegal beredar di masyarakat. Produk impor. Dia menyimpulkan: “Ini juga berlaku. “Perusakan semacam ini juga kami lakukan, untuk menyampaikan pesan kepada pelaku komersial yaitu jangan mengedarkan atau menjual produk ilegal yang tidak menggunakan pajak konsumsi sebagai sumber pendapatan negara.” (*)

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *