Tim gabungan bea cukai dan polisi setempat mengamankan 1,3 miliar rokok bodoh

TRIBUNNEWS.COM-Pandemi Covid-19 tak memperlambat langkah bea cukai untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Kali ini, pihak Bea Cukai DIY Jawa Tengah dan Pabean Purwokerto berkoordinasi dengan Kodam IV Dibonegoro berhasil melaksanakan truk pengangkut 1.312.000 batang rokok ilegal di desa kecil Krajan di Desa Pringi. Aksi bersama. Difoto oleh Sigaluh, Kabupaten Benganegal, Rabu (13/5) lalu.

Operasi ini dimulai atas dasar intelijen dan intelijen publik. Berdasarkan informasi tersebut, tim aksi Kantor Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bea Cukai Purwokerto bersama-sama melakukan penyelidikan bersama terhadap Kodam IV wilayah Diponegoro dan akhirnya melakukan aksi pada Rabu (13/5). ) 13.00 WIB di pangkalan truk di Kabupaten Banjarnegara. – “Melalui tindak lanjut, petugas berhasil menemukan truk di Krajan dan segera dilakukan penegakan hukum dan pemeriksaan. Kepala Penyidikan dan Penegakan Hukum Bea Cukai Aji Supangkat mengatakan:“ Barang yang kami kirimkan tidak dibawa. Rokok berangka cukai yang dikemas dalam 82 bungkus dengan total 1.312.000 batang rokok ilegal. De Purwokerto.

Nilai total barang bukti diperkirakan Rp1., Kendaraan, supir dan barang bukti dibawa ke Bea Cukai Purwokerto untuk pengembangan, penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut.

DIY Penegakan Pajak Bea dan Konsumsi Jawa Tengah Dan Kepala Penyidikan Moch Arif Setijo Nugroho mengungkapkan hingga 30 April 2020 pihaknya telah berhasil mengeksekusi 105 tuntutan dan jumlah rokok ilegal mencapai 11,44 juta sehingga berpotensi menimbulkan korban jiwa bagi negara. Rp 7,29 miliar Padmoyo Tri Wikanto dari DJBC Jateng dan Kanwil DIY mengimbau seluruh karyawan untuk terus memperkuat kerjasama dan koordinasi internal dan eksternal dalam pemberantasan rokok ilegal untuk terus menertibkan peredaran rokok ilegal tahun ini. Terry juga mengatakan Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pajak rokok dapat meningkatkan efektifitas kegiatan pengawasan ilegal dan berbahaya. “Penuntutan akan dibarengi dengan upaya memasukkan pelaku usaha yang melawan hukum. “Ini akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihak lain yang berkepentingan,” pungkas Tri. (*)

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *