Bea Cukai di Malang dan Jambi menghancurkan miliaran barang ilegal, termasuk mainan seks

TRIBUNNEWS.COM-Bea Cukai Malang dan Bea Cukai Malang dan Jamby merusak barang senilai miliaran rupiah akibat gugatan tersebut.

Penghancuran di dua lokasi berbeda ini adalah bukti tanggung jawab atas perlindungan hak dan penegakan bea cukai. Dalam pajak konsumsi untuk pemantauan.

Pada Kamis (2020/6/25), Bea Cukai Malang memusnahkan 3,6 juta batang rokok, 43 botol vape, 295 botol wine, dan 74 kiriman yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan bea cukai dan pajak konsumsi. Baca: Bea dan Cukai Tegal Berpartisipasi Aktif dalam Upaya Pemberantasan Peredaran Narkoba di Jateng-Latif Helmi, Kepala Kantor Bea dan Cukai Kota Malang, mengungkapkan barang tersebut berasal dari 100 gugatan, “seratus Surat dakwaan mulai dari Januari 2020 hingga Juni 2020. Total kerugian negara diperkirakan mencapai 2,1 miliar rupiah. “Mereka tidak hanya mengelola pendapatan negara, tetapi juga berperan sebagai pelindung masyarakat, terutama perlindungan barang impor ilegal. Oleh. Barang impor seperti sex toys (sex toys) dan barang yang memiliki efek negatif seperti alkohol akan kami pantau dengan sebaik-baiknya untuk menjaga ketenangan masyarakat », jelas Latif, oleh karena itu, Bea Cukai Malang sangat menarik. Masyarakat dilarang membeli, mengonsumsi, atau memproduksi produk konsumen ilegal untuk menghilangkan peredaran rokok ilegal.

Baca: Bea Cukai Pinang Bangka Mengesampingkan UU Bersama BNN dan Polsek Sabuk-di hari yang sama, Pabean Jambi juga memusnahkan barang hasil gugatan, di antaranya 6.177.600 batang rokok, 130 botol miras, dan 7 botol cairan. Vape dan 44 mainan seks mainan semuanya ilegal.

Ardiyanto, Kepala Kantor Pabean Jambi, mengungkapkan 6 juta ttes yang dimusnahkan kali ini berasal dari sinergi antara Pabean Jambi dan tim pangkalan TNI di Korps Marinir.

Baca: Bea Cukai dan BNN Jateng Kukuhkan Komitmen dan Sinerginya dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba

“Karena melanggar ketentuan undang-undang ini, maka kerugian kuitansi yang mungkin diderita masyarakat sekitar Rp 2.213.500.000. Ardiyanto menambahkan “Aspek intangible adalah terganggunya stabilitas pasar internal, terutama perusakan komoditas sejenis, dan kurangnya perlindungan masyarakat. “(*)

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *