Selama PSBB, nomor ganjil dan genap tidak berlaku untuk sepeda motor di wilayah DKI Jakarta

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2020, yang mengatur tentang penerapan pembatasan sosial berskala besar selama masa transisi menuju masyarakat yang sehat, aman, dan produktif.

Salah satunya diatur dalam kendali gubernur atas cara transportasi. Pemprov DKI Jakarta akan menempuh berbagai langkah, mulai dari penggunaan mobil pribadi point-to-point hingga penggunaan sepeda sebagai alat transportasi. Sepeda motor dan alat pengendali parkir terletak pada ruang milik jalan (off the road) dan ruang milik jalan (street), namun terdapat batasan pada satuan ruang parkir.

Syafrin Liputo, Direktur Dinas Perhubungan DKI Jakarta, mengungkapkan tidak ada perubahan festival paritas yang dilaksanakan awal Agustus ini. , Cocok untuk kendaraan roda empat, tapi tidak termasuk 14 jenis kendaraan. “06.00-22.00, 16.00-21.00”, kata Syafrin, Jumat (21/8/2020) .

Dengan menerapkan “genap ganjil”, masyarakat bisa menyesuaikan diri. Waktu pelat nomor. STNK.

Orang dengan pelat nomor ganjil bisa beraktivitas di rumahnya pada hari genap, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, masyarakat berperan dalam mengurangi penyebaran wabah COVID-19 di wilayah ibu kota. Selain itu, pada masa peralihan ini, lanjut Syafrin, semua ruas jalan mengutamakan pejalan kaki dan pengguna sepeda sebagai sarana perjalanan sehari-hari warga. Hari untuk kedatangan yang mudah.

Baca: Jika situasi positif korona terus meningkat, Pemprov DKI akan berikan opsi ganjil genap untuk sepeda motor

– Pasal 10 mengatur penyediaan tempat parkir khusus sepeda. Jumlah tempat termasuk tempat parkir kantor, tempat parkir di mall-mall besar, terminal bus, dermaga, stasiun dan pelabuhan / terminal.

Tempat parkir khusus sepeda yang disediakan oleh perkantoran dan pusat perbelanjaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) )). ) Bacaan: Pemprov DKI mewajibkan 24 jam paritas diberlakukan untuk semua ruas jalan di Jakarta, sedangkan bagi operator angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan umum, jalur air dan rel kereta api, kapten angkutan dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut: – – 1. Batasi jam kerja sesuai dengan ketentuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan / atau instansi terkait;

2. Menyediakan ruang penyimpanan sepeda untuk sarana transportasi.

“Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020, saya berharap ia dapat meningkatkan disiplin masyarakat dan memperkuat penegakan hukum untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19. Ia mengatakan:” Meski ada pembatasan ini, saya juga berharap bisa pulih. Seluruh aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga terkena pandemi -19. “

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *